MEDIAMITRAPOL.COM I JAKARTA
Fitnah maupun ujaran kebencian yang beberapa tahun belakangan ini merebak memang sangat meresahkan. Bila hal ini terus dibiarkan, bangsa kita tentu akan mudah terpecah belah.
Kekhawatiran tersebut turut dirasakan oleh Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal itu, ia berpesan agar kita tidak mudah terpengaruh oleh beragam fitnah dan kabar bohong yang memang tersebar luas utamanya di media sosial.
"Saya titip pesan kepada Bapak/Ibu semua, jangan mudah dipengaruhi oleh fitnah-fitnah dan kabar bohong. Jangan sampai saling mencela dan menjelekkan karena kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air," ujar Presiden saat acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di lapangan parkir Sirkuit Sentul, Selasa, 6 Maret 2018.
Kepala Negara melihat fenomena yang akhir-akhir ini biasa ditemukan menjelang pesta demokrasi baik itu di daerah maupun ketika Pilpres. Banyak masyarakat yang terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik. Presiden tentu tidak ingin polemik yang ada itu semakin berlarut.
"Negara ini negara besar, jangan karena hal kecil seperti itu masyarakat diadu domba. Itulah kadang-kadang jahatnya politik di situ," kata Presiden.
Presiden sebenarnya juga pernah menjadi pihak yang dituduhkan oleh para penyebar fitnah. Beberapa waktu lalu, banyak tuduhan yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan salah seorang anggota dari Partai Komunis Indonesia, sebuah gerakan dan partai yang telah dinyatakan terlarang di Indonesia.
"Padahal PKI itu dibubarkan tahun 1965, saya lahir 1961. Berarti saya baru umur 4 tahun. Masa ada PKI balita? Itu yang memfitnah ngawur," ucapnya.
Ia mengakui bahwa terkadang dirinya merasa jengkel ketika tahu menerima tuduhan seperti itu. Namun, di sisi lain dirinya merasa kemarahannya tersebut tidak akan berguna jika diluapkan. Namun, menurutnya, masyarakat tetap harus diingatkan soal kebohongan itu.
"Sekarang saya juga blak-blakan. Kalau tidak diingatkan seperti itu masih ada yang percaya juga," ucap Kepala Negara.
Bogor, 6 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
(Red)
