MEDIAMITRAPOL.COM I SUMATERA UTARA
Kapolda dan Wakapolda Sumatera Utara Berdiskusi dengan Ribuan tukang becak bermotor yang memadati halaman Polda Sumatera Utara atas undangan Kapolda dalam rangka memfasilitasi pabetor, urusan administrasi kependudukan, fasilitas kesehatan dengan pihak Pemko Medan. Usai berdiskusi tentang sejumlah keluhan, massa pabetor juga melakukan aksi deklarasi damai pilpres 2019, Senin (12/11/2018) di tempat yang sama.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan menyampaikan keluhan mereka atas fasilitas BPJS Mandiri yang preminya sudah tidak sanggup dibayar oleh pabetor. Kadis Kesehatan, Usmapolita menyampaikan, pihaknya dapat membantu bagi warga yang betul–betul tidak mampu, namun akan dilakukan verifikasi untuk memastikan kondisi keluarga tersebut. Begitu juga dengan KTP Elektronik yang banyak belum dimiliki oleh warga Medan.
Kadis Dukcapil, Kk Zulfi menyampaikan permintaan maafnya atas kekosongan blangko e–ktp di kantornya. Kekosongan tersebut sambungnya merupakan kondisi dari pusat yang mengirimkan blangko kurang dari jumlah yang diminta oleh pihaknya. Selanjutnya, massa meminta walikota untuk melakukan peremajaan becak bermotor, karena sudah mulai tergerus dengan kendaraan berbasis online.
Walikota bersama Dinas perhubungan sudah menyepakati hal tersebut hanya tinggal menyiapkan hal administrasi dan teknis peremajaan becak bermotor yang dinilai sebagai ikon kota Medan. sementara itu wali kota Medan, Dzulmi Eldin mengatakan, Kapolda menfasilitasi abang betor dengan pemerintah kota Medan untuk nantinya persoalan dan kendala–kendala dapat terselesaikan, sehingga seluruh warga mendapatkan fasilitas kesehatan.
Selain itu, betor yang ada di kota Medan dapat difasilitasi untuk dilakukan peremajaan, sehingga betor dapat menjadi transportasi massal yang ramah lingkungan. Kapoldasu, Irjen Pol Agus Andrianto menyampaikan maksud dilaksanakannya kegiatan sebagai upaya fasilitasi parbetor dengan pemerintah kota Medan. Dan pihak Pemko Medan langsung mendengar berbagai keluhan warga dan akan dilakukan solusinya.
Usai berdiskusi dan mendengarkan solusi dari pemko Medan, massa pabetor disaksikan Kapolda sumatera utara mendeklarasikan bahwa mereka siap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjaga kondusivitas menjelang tahun politik pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019 mendatang dengan tidak memberikan informasi hoax. (Wesli)
