MEDIAMITRAPOL.COM, SIBOLGA | SUMATERA UTARA - Menjadi salah satu daerah yang disoroti Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kota Sibolga masuk dalam kategori indeks kerawanan pemilu yang tinggi di Indonesia.
Hal ini diungkap Kapolres Sibolga, AKBP Triyadi kepada wartawan di Markas Korem 023/KS, Jumat (4/12/2020).
Atas kondisi tersebut, Kapolri akan menempatkan 1 Kompi (80-225 orang) personel Brimob di Kota Sibolga menjelang Pilkada 9 Desember 2020.
Triyadi mengimbau kepada seluruh elit politik untuk berperan aktif menciptakan keamanan dan kondusifitas Kota Sibolga.
“Jangan sampai ada yang sindir menyindir. Kalau pun ada permasalahan, silakan disampaikan ke Bawaslu. Jadi kalau ada tindak pidana, Bawaslu akan ajukan ke Gakkumdu,” terang Triyadi.
Ia juga mengingatkan kepada masyarakat supaya jangan ada yang coba-coba atau berniat ingin membuat kerusuhan di Pilkada Sibolga.
“Kami tidak ada toleransi terhadap pelaku kerusuhan, karena ini perintah langsung dari Kapolri. Ingat! Kita ini sudah disorot langsung oleh Bapak Kapolri, karena indeks kerawanan daerah kita termasuk tinggi di Indonesia,” sebut Triyadi.
Menurut Triyadi, berdasarkan hasil pemetaan tingkat kerawanan, titik daerah rawan di antaranya, Kelurahan Aek Muara Pinang dan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, di wilayah perbatasan atau biasa disebut “Jalur Gaza”.
“Di sana nanti akan ditempatkan personel Brimob dari satuan Ton Tindak, bukan Kompi PHH lagi. Jadi jika terjadi sesuatu, mereka yang akan bertindak dibantu TNI,” katanya.
Pengamanan Pilkada Sibolga juga didukung 1 pleton personel Polres Tapteng, ditambah 250 personel TNI BKO dari Kodim 0211/TT dan 200 personel Polres Sibolga.
Sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, TNI dan Polri sudah mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menyambangi para tokoh, khususnya pendukung paslon.
Triyadi menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang, pihaknya sudah melakukan langkah, strategi dan berkoordinasi dengan Bawaslu.
“Saya harap money politik itu jangan terjadilah. Masyarakat sekarang harus cerdas, jangan mau diterima. Kita pun tegas juga terhadap masalah money politik ini,” pungkas Triyadi. (Wes/Rel)
