MEDIAMITRAPOL.com, SUMATERA UTARA - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Kemerdekaan Rakyat (PAKAR) menggelar aksi demo damai disejumlah instansi pemerintah dan instansi penegak hukum seperti salahsatunya kantor Mapoldasu Jalan Poldasu Jl SM Raja KM 10,5 Medan, Selasa (26/10).
LSM PAKAR memprotes proyek pembangunan proyek Jalan Lingkar Samosir yang menelan anggaran mencapai Rp.691,4 miliar bersumber dari APBN tahun anggaran 2021, dan dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut yang terkesan asal jadi karena dalam penelusurannya sudah ditemukan kerusakan yang cukup memprihatinkan di 37 titik.
Dalam orasinya, kordinator aksi juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM PAKAR Indonesia, Atan Gantar Gultom didampingi Ketua DPW LSM PAKAR Sumut, Ir. Linceria Nainggolan meminta pertanggungjawaban pengerjaan proyek pembangunan Jalan Lingkar Samosir mencapai Rp691,4 miliar yang dikerjakan oleh pihak pemenang tender dan meminta agar ditinjau ulang.
Namun niat mereka untuk bertemu Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak tak terpenuhi. Mereka hanya ditemui Kepala SPKT Polda Sumut, AKBP B Sembiring.
Kepada Poldasu, Atan mendesak agar dilakukan pengusutan pengerjaan proyek Jalan Lingkar Samosir adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Sebelumnya, elemen masyarakat yang bergabung didalam LSM PAKAR itu juga menggelar aksi di Kantor Kementrian PUPR di Jalan Sakti Lubis, untuk menemui Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Selama beberapa waktu berorasi, mereka hanya diterima staf kementrian dan menerima orasi mereka.
Menyikapi aksi demo penggiat Pembela Kepentingan Rakyat, Ketua DPW LSM PAKAR Sumut, Ir. Linceria Nainggolan merasa kecewa atas sikap dari Satker dan PPK Kantor Kementrian Perwakilan Sumut yang terkesan tidak bertanggungjawab, karena aspirasi yang disampaikan terkait temuan dugaan KKN pada proyek pengerjaan Jalan Lingkar Samosir hanya diwakilkan oleh stafnya.
“Saya Ir. Linceria Nainggolan Ketua DPW LSM PAKAR Sumut meminta kepada Polda Sumut agar mengusut tuntas kasus dugaan adanya KKN yang disinyalir telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggaran merugikan negara pembanguan proyek Jalan Lingkar Samosir di Kab. Samosir, Sumatera Utara.
Selain di Poldasu dan PUPR, LSM Pakar juga akan menggelar aksi serupa di gedung DPRD Sumut, pada Rabu (27/10). (WeS)
